Revayah Hotel Ruteng Abaikan SPPL Sebagai Syarat Utama

Ruteng|Mabaraktual.com|Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia. Memastikan lingkungan hidup selalu dalam keadaan baik sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lain. Maka dari itu, perlu adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Untuk menciptakan hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja mencoba menyempurnakan pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP Nomor 22 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana.

Persetujuan lingkungan Pasal 3 PP Nomor 22 Tahun 2021 adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.

Persetujuan Lingkungan sangat penting bagi pelaku usaha karena Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal atau penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL. Dengan PP Nomor 22 Tahun 2021, setiap penyusunan Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan dengan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan konsultasi publik.

Seperti halnya pada Revayah Hotel Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT disoroti banyak pihak lantaran belum mengurus Ijin Lingkungan yang menjadi syarat utama dalam mendirikan sebuah perusahaan.

Diberitakan sebelumnya, salah satu advokat Largus Chen yang berkantor di Jakarta, menyayangkan sikap pemilik Revayah Hotel yang kepala batu dan mengangkangi aturan.

“Memang sangat di sayangkan sikap pelaku Usaha atau Pemilik Revayah Hotel tidak taat aturan,¬† seharusnya membangun sebuah Usaha itu jangan mengabaikan Regulasi yang sudah berlaku juga kesehatan dan /atau kebersihan lingkungan sekitar, “ungkapnya.

Menurutnya, peran pemerintah dalam hal ini perlu menertibkan para pengusaha Liar seperti Revayah Hotel, jangan takut menegakan aturan.

“Kalau memang standarnya belum sesuai untuk beroperasi¬† silahkan di tutup terlebih dahulu lengkapi Regulasinya, jangan sampai ada kesan pemerintah melakukan pembiaran, “tegasnya.

Dikatakan, kebanyakan pemilik hotel beranggapan bahwa izin lingkungan tidak perlu ketika mereka mengantongi izin membangun usaha. Padahal, izin lingkungan ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin yang lainnya, seperti IMB (izin mendirikan bangunan).

“Jadi, sebelum mendapat izin IMB atau izin usaha, mereka (pemilik usaha) dipersyaratkan untuk mengurus izin lingkungan,” tutur Largus Chen.

Dikatakan, pengawasan terhadap izin lingkungan berkaitan dengan dampak dari usaha mereka seperti limbahnya. Sedangkan, pengawasan izin perlindungan menyangkut pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan limbah cair.

Ia kembali menegaskan, bagi revayah hotel yang belum mengantongi izin, harusnya DLH Manggarai segera mengambil tindakan sesuai aturan bila perlu bawa ke ranah hukum.

Lebih lanjut Largus Chen menjelaskan, setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL harus memiliki Izin Lingkungan. Itu diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 36 ayat (1) .

Bagi hotel yang tidak patuh, sambungnya, akan dijerat dengan pasal 109 UU No 32 tahun 2009 yang mengatur ketentuan pidana izin lingkungan. Bunyinya, setiap orang yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun.

Tidak hanya itu, mereka akan dibebankan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak 3 miliar.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *