Pengusaha Tambang Galian C Ditekan dengan Kewajiban CSR dan Penertiban Ketat oleh Pemda Mabar.

LabuanBajo|Mabaraktual.com|Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat gelar rapat kordinasi bersama dua belas pengusaha tambang galian C. Yang telah mengantongi Izin produksi,di kantor Bupati Manggarai Barat Rabu 12 Juli 2023.

Dalam rapat tersebut, membahas terkait kewajiban pengusaha atas dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas di wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Barat.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat dr.Yulianus Weng M.Kes,kepada Mabaraktual usai kegiatan berlansung, via gawai (12/07/2023).

Beliau menjelaskan bahwa dalam rapat kordinasi ini, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, membicarakan beberapa aturan terkait izin produksi material yang harus diikuti oleh para pengusaha tambang galian C.

Dari dua belas perusahaan yang menghadiri rapat, izin produksi dua perusahaan di antaranya telah berakhir, sementara sepuluh perusahaan lainnya masih aktif beroperasi.

Selain itu, Wakil Bupati menegaskan kepada pengusaha tambang agar kewajiban setiap pengusaha untuk melaporkan pengalokasian CSR dengan mengetahui kepala desa setempat pada hari Jumat yang akan datang.

“Kita minta,hari jumat semua mereka ini (keduabelas perusahaan) sudah melaporkan kepada Pemda, cq kabag pembangunan, CSR yang mereka sudah buat.” ungkapnya.

Selain itu, terdapat kewajiban bagi perusahaan yang telah berakhir izin produksinya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sesuai dengan dokumen yang telah mereka lampirkan saat mengajukan izin operasi. Hal ini mencakup upaya restorasi dan perbaikan lingkungan yang terdampak oleh aktivitas tambang.

“Kan ada dalam dokumen proses Izin itu ada yang namanya rehabilitasi pasca tambang.kita mau lihat itu apakah mereka buat atau tidak?.” tutur Yulianus Weng.

Sementara untuk pengusaha tambang yang belum mengantongi izin produksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat akan segera menindaklanjuti dengan berpedoman pada peraturan daerah. Mereka akan memastikan agar perusahaan-perusahaan ini beroperasi sesuai dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.

“Yang belum berizin, kami akan segera tertipkan, kalaupun Izinya dari profinsi tetapi kami punya kewajiban menertipkan mengunakan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019.”ujarnya.

“Tetapi setiap penertipan kami akan kirimkan surat laporan ke dinas pertambangan profinsi dan ke kementrian terkait supaya mereka juga tau kalau kita tidak main-main. Tidak ada lagi perusahaan yang tidak berizin produksi namun aktivitas tetap berjalan.”lanjut Yulianus Weng.

Dalam upaya penertiban tambang, Pemda Manggarai Barat telah membentuk Satgas khusus yang dipimpin oleh Kasat PolPP dan melibatkan beberapa OPD terkait. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawasi aktivitas tambang di wilayahnya, sehingga mencegah perusahaan-perusahaan ilegal yang beroperasi tanpa izin.

“Kita juga telah membentuk Satgas khusus untuk penertipan tambang galian C,yang diketuai oleh kasat PolPP dan melibatkan beberapa OPD.”

Wakil Bupati juga menekankan pentingnya perusahaan-perusahaan tambang untuk memperhatikan lingkungan di sekitar lokasi aktivitas tambang mereka agar tidak menimbulkan masalah yang merugikan masyarakat dan alam sekitar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *