Desakan PKN Menertibkan Tambang Liar, SATPOL-PP Mabar Hentikan Aktivitas Galian C Group PT. ANK.

LabuanBajo|Mabaraktual.com|Menangapi desakan Lembaga Pemantau keuangan Negara (PKN) Manggarai Barat,Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) menghentikan aktivitas Penambangan Galian C di kali Wae Sapo,Kampung Dahot, Desa Golo Leleng, Kec. Sanonggoang,Manggarai Barat,NTT.

Penghentian aktvitas itu dilakukan,  lantaran prusahaan tersebut diduga tidak mengantongi izin produksi, yang menyebabkan aliran sungai tertutup banyak limbah penggalian batu cadas.

Kasat Pol-PP Mabar melalui Kepala Bidang Penegakan Hukum, Mohammad Gius, Rabu (16/8/23), mengatakan pihaknya bersama lembaga PKN Mabar turun ke lokasi penambangan. Guna melakukan penertiban untuk menindaklanjuti desakan dari PKN dan masyarakat.

Melalui pendekatan secara persuasif SatPol-PP minta pemilik tambang agar menghentikan aktivitasaktivitas produksi,hingga mengantongi Izin resmi.

“Kami sudah mengultimatum pemilik tambang melalui pegawainya di lapangan, agar jangan beraktivitas sebelum mengantongi izin Produksi. Karena perusahaan tersebut baru mengantongi WIUP (Wilayah izin Usaha Pertambangan) dan IUPK Izin Usaha dan Batuan. Namun yang terjadi di Lapangan, PT. Karya Adhi Jaya melakukan aktivitas yang mengarah pada kegiatan produksi, yakni memindahkan hasil galian bawa ke Labuan Bajo. Inikan tidak boleh dilakukan, melanggar aturan,” Jelas Kabid Mogi, sapaan akrab Mohammad Gius.

Lanjut Mogi, Hari senin pekan depan pihaknya akan panggil semua pengusaha tambang ilegal ini untuk buat surat pernyataan agar stop beraktivitas.

“Senin pekan depan kami akan panggil pengusaha tambang ini agar bikin pernyataan untuk tidak melakukan aktivitas sebelum ada izin produksi,” Tegasnya.

Terpisah ketua PKN Mabar, Lorens Logam yang hadir bersama tim Pol PP ke Lokasi menegaskan akan mengkawal semua aktivitas tambang ilegal.

“Yang pasti kami akan kawal total, karena kami yang mendorong pemda untuk tertibkan aktivitas ilegal ini. Berikutnya kami mendesak pemda untuk pasang papan informasi di lokasi tambang, supaya masyarakat mudah memonitoring aktivitas tambang. Supaya lebih fair nanti kalau ada papan informasi terkait larangan beraktivitas namun ada aktivitas, masyarakat bisa menginformasikan kepada pemerintah.” tegas Logam.

Diberitakan Mabaraktual.com Sebelumnya, Logam ke Pemda Mabar keritik keras terkait tindakan tebang pilih dalam menertipkan pajak rakyat kecil dikejar, tambang liar dibiarkan

Logam menyoroti kebocoran pendapatan daerah dari sektor tambang Golongan C yang tak terbayar, sementara penagihan pajak kepada rakyat kecil dilakukan secara ketat.

Meskipun pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara, Logam menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya seharusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat, termasuk sumber daya alam tak terbarukan seperti mineral dan batubara. Namun, pendapatan besar dari sektor tambang ini diabaikan, dan fokus hanya pada pajak rakyat kecil, yang dianggap tidak adil.

“Kita sepakat bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Namun disisi lain, kebocoran pendapatan daerah yang bernilai milyaran rupiah dari sektor tambang Golongan C justru dibiarkan begitu saja.” kata Logam di Labuan Bajo (29/07/2023).

Tindakan penertiban aset dan sanksi yang diterapkan oleh Pemda Mabar bersama KPK tampaknya hanya berdampak euforia belaka tanpa pengawasan transparan terhadap dana yang masuk ke kas daerah.

“Nah, ini pengusaha – pengusaha besar yang kepala batu, berani nggak ambil tindakan tegas?.Omong kosong semua yang dilakukan pemda bersama KPK mau optimalkan penerimaan pajak, hanya euforia saja mengahabiskan perjalanan dinas.” imbuhnya

Logam menyatakan akan mengadakan demo jilid 2 untuk menyoroti masalah tambang liar dan menuntut upaya bersama dari Pemda, kepolisian, dan kejaksaan untuk memberantas mafia tambang dan membela kepentingan negara. Dia menekankan perlunya bekerja bersama dalam mengatasi persoalan sistemik di Mabar terkait isu ini.

“Nanti minggu depan kita demo lagi ini persoalan tambang liar, tidak masalah kita bentur dengan kepolisian nanti.
Dipenjara sekalipun kita siap.
Hutan negara sudah melangit begini, hutang daerah juga overhead. Mestinya ini jadi motivasi kerja dong, sapu bersih semua mafia di Mabar ini. Jangan tebang pilih!.” tutup Logam.

Saat itu, Logam mendesak pemerintah untuk tutup semua aktivitas tambang liar yang berada di Kecamatan Komodo, hingga kini konsentrasinya di kecamatan lain yang ada aktivitas tambang ilegal.

Diketahui, pemilik tambang galian C di Dahot, Kec. Sanonggoang merupakan group PT. ANK. Perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan material dan jasa konstruksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *