Perspektif Struktural Tentang Korupsi

Opini

Penulis: Aldi Jemadut.

Korupsi telah menjadi isu sentral dalam pemerintahan dan masyarakat. Perspektif konsepsi mengenai korupsi semakin kompleks ketika kebijakan pemisahan keuangan pribadi dan jabatan pejabat negara diterapkan. Tindakan korupsi, yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, telah meresap dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Tindakan korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan demi kepentingan pribadi. Konsep ini tentu sudah diatur dan disusun dengan baik oleh setiap pelaku korupsi yang dengan sengaja dan mau melakukan kejahatan yang merugikan semua orang. Korupsi adalah realitas kejahatan yang tidak lepas dari struktur dan agensi manusia. Struktur dapat di katakan ada diberbagai sendi kehidupan masyarakat; seperti ilmu pengetahuan, wacana, budaya, tradisi dan ideologi. Struktur terbentuk atau melekat dalam tindakan.

Struktur merupakan pedoman yang dapat merentang dalam ruang dan waktu menjadi prinsip prinsip sang agen untuk melakukan suatu tindakan (seperti kejahatan).

Dalam kajian teori strukturasi, korupsi mengemuka sebagai hasil relasi antara agen (individu) dan struktur (aturan, sumberdaya, sistem sosial). Struktur memberikan pedoman bagi agen dalam melakukan tindakan, termasuk tindakan korupsi. Kekuasaan, sebagai inti dari korupsi, memainkan peran sentral dalam interaksi ini, di mana kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Perspektif strukturasi juga mengungkapkan bahwa korupsi bukanlah fenomena tunggal. Tetapi sebagai kejahatan struktural melibatkan struktur mikro dan makro. Pertama, korupsi merupakan kejahatan yang terjadi akibat banalitas (pembiaran/pembiasaan) yang motifnya adalah keserakahan, ketidakjujuran, kesombongan, kepicikan, kedangkalan berpikir dan kepuasan yang sifatnya subjektif. Kedua, korupsi ditopang oleh kondisi modernitas yang mengglobal akibat peristiwa; perentangan ruang waktu, perkembangan mekanisme pencabutan/ketaktersimpanan lokalitas konteks, dan perkembangan refleksivitas pengetahuan.

Upaya pembenaran terhadap korupsi mencerminkan rasionalisasi manusia untuk menghindari tanggung jawab moral dan hukum. Motifnya adalah untuk menghindari tanggungjawab moral dan hukum sosial. Perubahan sosial yang bisa dilakukan adalah dengan derutinisasi struktur atau mengambil jarak dengan pengawasan refleksif dari struktur yang mengekang sekaligus memberdayakan benih benih korupsi yang melibatkan struktur signifikasi, dominasi, dan legitimasi dalam konstitusi konstitusi sosial.

Dalam konteks ini, peran pendidikan, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk menghadapi tantangan korupsi. Dengan memahami dinamika interaksi antara agen dan struktur serta mengupas akar penyebab korupsi, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meminimalkan dan akhirnya memberantas praktik korupsi dalam masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *