Mantan PJS dan Bendahara Desa Lumut Diadukan ke Jaksa Atas Dugaan Korupsi DD TA.2021

Labuan Bajo|Mabaraktual.com| Mantan Penjabat Sementara (PJS) Desa Lumut Kecamatan Ndoso,Manggarai Barat, NTT inisial SC dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. atas dugaan korupsi dana desa.

Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga PKN Mabar, Lorens Logam usai menyampaikan pengaduan di Kasi Intel Kejari Mabar, Jum’at (8/9/2023).
Selain SC, dia juga melapor bendahara MS atas dugaan kasus yang sama.

Kedua terduga, SC dan MS, dilaporkan atas dugaan korupsi terkait pembangunan rehab air minum bersih di Dusun Lumut pada tahun anggaran 2021. Proyek yang memiliki total anggaran sebesar Rp.456.190.000. Namun, sangat meresahkan masyarakat Dusun Lumut selaku penerima manfaat karena hingga saat ini proyek tersebut tidak bermanfaat sebagaimana mestinya

“Kasus ini sudah kami adukan ke Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.” ungkap Lorens.

Lorens Logam membeberkan, dalam laporan aduan tersebut SC dan MS diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Program pembangunan rehab air minum di Dusun Lumut menelan anggaran hampir setengah milyar namun hasilnya mubazir.

“Ini kejahatan yang luarbiasa karena mengancam kesejahteraan banyak orang. Air minum merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar-tawar. Mestinya pemerintah desa harus memiliki semangat yang besar untuk membangun desanya agar keluar dari zona terisolir.” tendes Logam.

Adapun dampak pada Masyarakat akibat kegagalan program ini, masyarakat Dusun Lumut mengalami kesulitan mendapatkan akses air minum bersih.

SC dan MS dilaporkan diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Logam berharap, Ini merupakan langkah hukum yang perlu diikuti dengan serius oleh pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepada masyarakat yang terdampak.

“penegakan hukum dalam kasus ini menjadi sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menghindari penyalahgunaan dana desa di masa depan.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *